"Diantaranya Tanah Laut 8,46 persen, Tapin 7,14 persen, Hulu Sungai Tengah 13,04 persen dan Hulu Sungai Utara 87,85 persen serta Tanah Bumbu 40,97 persen,"ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan (Kalsel), Zulkifli, Sabtu (7/8/2021).
Di sisi lain, ada enam kabupaten yang belum menyalurkan BLT DD dikarenakan ada perubahan status ekonomi masyarakat di desa.
"Apabila sudah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), maka dari itu, tidak bisa lagi menerima BLT DD dan sejumlah desa juga masih memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tertumpuk dengan bantuan dari Kemensos,"tuturnya.
Agar BLT DD yang diberikan tepat sasaran, Zulkifli pun meminta kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan terobosan dan langkah inovatif serta efektif sesuai kondisi kearifan lokal nantinya.
"Sehingga bisa memastikan transparansi penyaluran dana Bansos dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tepat sasaran, sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"tambahnya.
Zulkifli menyebutkan, BLT DD bersumber dari anggaran Dana Desa sebagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19.